Curang, LPS Telah Tutup Lima BPR Tahun Ini

Surabaya - Fauzi Ichsan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan pihaknya telah menutup lima Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejak awal tahun ini akibat pemilik atau pengelola manajemen BPR berbuat curang.

"Kami sudah menutup lima BPR sejak awal tahun ini, ada 1.800 BPR jadi wajar saja jika misalnya kami telah menutup lima BPR sejak awal tahun ini rata-rata karena kecurangan oleh pemilik atau pengelola manajemen BPR," kata Fauzi setelah acara penandatanganan MoU antara LPS dengan enam Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta, Jumat (20/5/2016).

Namun, Fauzi enggan menyebutkan lebih lanjut bank-bank mana saja yang telah ditutup akibat kecurangan tersebut.

"Bukan masalah likuiditas atau suku bunga, karena kalau misalnya BPR itu dikelola dengan baik nanti interest margin-nya kan tinggi," ujarnya seperti dikutip Antara.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perbankan nasional saat ini masih relatif sehat.

"Kalau kita bicara rasio kecukupan modal sebesar 21 persen, itu salah satu yang tertinggi di dunia dan tertinggi di dalam sejarah Indonesia. Kemudian kalau kita bicara Non Performing Loan (NPL) di 2,8 persen masih relatif rendah apalagi dibanding bantalan permodalan perbankan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, kata Fauzi, suku bunga kredit masih di kisaran lima persen di mana merupakan salah satu yang terbaik di Asia.

"Jadi kalau kita melihat indikator-indikator perbankan secara umum, perbankan Indonesia masih relatif sehat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen atau bisa naik 5,2-5,3 persen dibanding pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3-3,5 persen, masih aman bagi perbankan," ujar Fauzi.

Read More

Aset Jalan Milik Pemkot Surabaya Dikuasai Pengembang Mall Marvel City

Surabaya – Salah satu aset Jalan Upa Jiwa yang berada di kawasan Ngagel Kota Surabaya, kini dikuasai pengembang dan digunakan sebagai fasilitas pribadi berupa fasilitas pertokoan Marvel City.

“Kita bisa lihat, jalan yang semula jalan umum yang bernama Upa Jiwa kini sudah menjadi area pertokoan. Jika dibiarkan terus aset kita (Pemerintah Kota Surabaya) akan habis,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri saat menggelar sidak di lokasi, Selasa.

Menurut dia, tidak terlihat bekas-bekas jalan umum di kawasan tersebut. Bahkan di bawah dan di atas Jalan Upa Jiwa tersebut sudah didirikan bangunan dan area parkir. 

Saat sidak, Komisi C DPRD Surabaya bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Surabaya. Syaifudin Zuhri menyayangkan kondisi tersehut yang diakibatkan dari lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Surabaya terhadap aset-asetnya.

Jalan milik pemerintah kota tersebut sedianya menjadi penghubung antara Jalan Ngagel menuju ke Jalan Bung Tomo, kini sudah hilang.

Di atas jalan tersebut sudah didirikan bangunan yang terbuat dari rangka besi serta kaca, sedang di bawahnya digunakan sebagai lahan parkir basement. 

Ia menduga pihak Superblok Marvel City memang berniat menghilangkan jalan tersebut, indikasinya adalah tidak ada tembusan jalan menuju ke Jalan Bung Tomo lantaran tertutup oleh taman.

Pada sidak kali ini Komisi C bersama satpol memasang segel di sepanjang daerah yang menjadi Jalan umum Upa Jiwa. Satpol PP memberikan segel pelanggaran Perda 12 Tahun 2006 tentang analisis dampak lalu lintas di jalan.

Namun sayang, lanjut dia, tidak ada pihak manajemen Marvel City yang ikut dalam sidak tersebut.

“Kasus ini akan memberikan pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Surabaya terkait penjagaan aset,” katanya.

Sumber : deliknews.com

Read More

Luas Aset Pemkot Surabaya yang Diduga Dicaplok Superblok Marvell City

Surabaya -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui ada asetnya di dalam komplek superblok Marvell City di kawasan Ngagel. Aset pemkot itu seluas 1900 Meter persegi.

“Tadi secara internal meninjau lokasi untuk memastikan pelanggaran yang terjadi,” kata Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto kepada wartawan, Kamis (19/5/2016).

Langkah turun ke lokasi itu sebagai bahan pengambilan keputusan dengan adanya dugaan pencamplokan aset berupa jalan umum yang telah dibangun oleh superblok tersebut.

Selain itu, rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Perhubungan, Cipta Karya, BLH, Dinas Tanah membahas persoalan yang saat ini menjadi sorotan publik ini.

“Satu hal yang pasti ada jalan aset pemkot di situ, tercatat sebagai aset dengan luasan sekitar 1900 meterpersegi,” kata Irvan.

Saat ini, kata Irvan, Pemkot Surabaya belum mengambil langkah tegas karena masih melakukan pengkajian secara hukum dan aturan yang ada. Pemkot tidak akan gegabah.

“Kita ingin memastikan bentuk pelanggarannya apa saja, kan ada Perda IMB, Perda Amdal Lalin, Perda Parkir dan lainnya, nanti kita inventarisir. Kalau data sudah kongkret pasti kita bertindak sesuai ketentuan,” katanya.

Pihak Marvell City hingga saat ini memang belum memberikan penjelasan terkait tudingan dugaan pencaplokan jalan itu.

“Kita akan melakukan pemanggilan Marvell, mereka pasti ada alasan apa yang melandasinya dengan membangun bentuk bangunan dan kontruksi seperti itu. Itu nanti akan didalami,” ujar Irvan.

Kasus dugaan pencaplokan jalan di sekitar Jalan Upa Jiwa dan Bung Tomo ini terungkap setelah Komisi C DPRD Surabaya menggelar sidak di superblok beberapa hari lalu.

Didapati, akses jalan yang seharusnya milik umum telah berubah peruntukannya. Data yang diperoleh detikcom, ‘hilangnya’ jalan itu diduga sudah berlangsung lama ketika superblok itu masih berupa pembangunan apartemen yang mangkrak belasan tahun.

Saat proyek pembangunan apartemen itu jalan tertutup rapat dari pandangan luar karena terhalang pagar seng dan tembok. Setelah mangkrak lama, kemudian dilanjutkan menjadi superblok Marvell City.

Sumber : Surabayaonline.co

Read More

Pintu Air Jagir Dilengkapi Sistem Elektrik

Yoyok Windarto, penjaga Pintu Air Jagir menunjukkan mesin pengangkat pintu air, Selasa (17/5/2016). Foto : Taufik suarasurabaya.net

Cagar budaya pintu air jagir mulai dilengkapi pintu sistem elektrik penutup air stop log, Selasa (17/5/2016).

Dengan penggantian ini, maka pemasangan stop log yang selama ini dilakukan dengan manual bisa digantikan dengan mesin.

"Biasanya memerlukan 10-20 pekerja untuk memasang stop log, dengan sistem elektrik maka pemasangan stop log bisa dilakukan dengan cepat," kata Didik Ardianto, Kepala Subdivisi Jasa Asa II Perum Jasa Tirta, ketika ditemui suarasurabaya.net, Selasa (17/5/2016).

stop log sendiri merupakan batangan besi kotak besar dengan panjang lebih dari 10 meter dan memiliki diamter sekitar 40 cm. Untuk menutup satu pintu air di Jagir, minimal membutuhkan 21 stop log, padahal pintu air jagir memiliki tiga pintu air sehingga untuk memasang stop log secara manual memerlukan waktu yang cukup lama.

Sekadar diketahui, sistem kerja pintu air jagir terbagi dalam dua sistem yaitu dengan menggunakan pintu kayu serta dengan menggunakan sistem stop log.

Pintu kayu biasanya dilakukan untuk buka tutup pintu air secara cepat. Sedangkan stop log dibutuhkan untuk memperkuat pintu air atau dipasang jika pintu kayu mengalami kerusakan sehingga perlu diganti.

"Ini yang diganti sistemnya saja sehingga tidak mengubah dan merusak bangunan ini sebagai cagar budaya," ujarnya.

Pintu Air Jagir merupakan bangunan cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1917 dan mulai difungsikan pada tahun 1923. Pintu air ini dibuat untuk menjaga agar Kota Surabaya tidak banjir saat musim penghujan.

Sedangkan saat musim kemarau, pintu air ini difungsikan untuk memastikan air masih tetap mengalir ke Kali Mas, sehingga keindahan Kali Mas yang membelah Kota Surabaya tetap terjaga.

Sumber : suarasurabaya.net

Read More

Kecurangan Pilkada Kaimana, Papua Barat, Akan Diadukan Ke Aliansi Indonesia

Satu lagi peserta Pilkada yang akan datang ke Aliansi Indonesia untuk meminta bantuan terkait klaim kecurangan hasil Pilkada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Kepada Timsus DPP Aliansi Indonesia, Tim Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati/Wakil Bupati Kaimana (Drs. Hasan Achmad, M.Si – Amos Oruw), menyampaikan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 3, berupa manipulasi hasil penghitungan suara, di mana menurutnya Pasangan Nomor Urut 1 seharusnya menjadi pemenang dengan perolehan suara 10.230 (sepuluh ribu dua ratus tigapuluh), namun penghitungan KPU Kaimana hanya memperoleh 7.960 (Tujuh ribu sembilan ratus enampuluh) suara.

Sedangkan pasangan Nomor Urut 3 yang seharusnya mendapat 7.156 (Tujuh ribu seratus limapuluh enam) suara justru ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara 9.156 (Sembilan ribu seratus limapuluh enam).

Clemens, anggota Tim Pasangan Nomor Urut 1, menuturkan bahwa indikasi kuat adanya manipulasi suara itu dilakukan dengan tidak diberikannya formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK. Selain itu terjadi pula perubahan penulisan angka serta tidak terdapat tanda tangan KPPS sebagai syarat sah minimal formulir tersebut.

Clemens juga mengatakan bahwa gugatan Kuasa Hukum pasangan Nomor Urut 1 telah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) karena hanya mengacu pada pada keterlambatan waktu pendaftaran perkara ke MK, yakni 3 x 24 jam setelah penetapan perolehan suara KPU.

Menurut Clemens bahwa batas waktu pendaftaran perkara pada hari Selasa tanggal 22 Desember pukul 18:20 WIT (16:20 WIB). Sedangkan waktu pendaftarannya, menurut MK, Selasa tanggal 22 Desember pukul 16:33 WIB (18:33) WIT, atau terlambat 13 menit.

Clemens sangat menyesalkan Putusan MK tersebut yang mengabaikan data-data dan fakta yang dilampirkan dalam gugatan. Pihaknya berencana menghadap Ketua Umum Aliansi Indonesia, H. Djoni Lubis, untuk meminta bantuan serta arahan langkah apa yang harus dilakukan.

Sumber : aliansiindonesia.com

Read More

Saksi Pihak Pemprov Sumsel Kembali Tidak Hadir, Ada Apa?

Sidang gugatan atas tanah yang di atasnya sedang dibangun Masjid Raya Sriwijaya di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 11 Mei 2016 hanya berlangsung singkat. Hakim memutuskan sidang ditunda karena saksi dari pihak tergugat (Pemprov Sumsel) tidak hadir di persidangan.

Pengacara dari pihak penggugat, Rustam H. Saleh, SH, usai sidang menyatakan menyesalkan ketidakhadiran saksi dari pihak tergugat.

“Alasan yang dikemukakan di persidangan karena yang bersangkutan sedang dinas ke Jakarta. Saksi-saksi dari pihak tergugat berulangkali tidak hadir, dan saksi yang ini sudah dua kali tidak hadir. Hal itu tentunya sangat kami sesalkan karena membuat persidangan ditunda,” ujarnya.

Persidangan itu kembali dihadiri oleh pengurus dan anggota Aliansi Indonesia baik tingkat DPP, DPD, DPC maupun DPAC.

Utusan dari DPP Aliansi Indonesia, Muhammad Safei, yang hadir dalam persidangan tersebut mengatakan bahwa kehadiran Aliansi Indonesia adalah untuk mengawal persidangan agar berjalan dengan semestinya dan mengedepankan azas keadilan dan kebenaran.

“Sudah bukan rahasia lagi jika rakyat kecil berperkara dengan pejabat maka posisi rakyat kecil menjadi lemah. Pengawalan ini bukan untuk mengintervensi lembaga peradilan karena kami dari lembaga yang tahu dan taat pada hukum. Dan Pak Musawir sebagai pihak penggugat adalah anggota kami (Aliansi Indonesia). jadi sudah seharusnya kami membela hak-hak anggota kami,” ujarnya.

Saat ditanya apakah bentuk dukungan harus ditunjukkan dengan demo, Safei menegaskan bahwa Aliansi Indonesia tidak mengenal demo. Komitmen Aliansi Indonesia adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan hal itu juga harus dilakukan dengan cara-cara yang benar.

“Jika ini mau disebut demo, ya inilah demonya Aliansi Indonesia. Kami datang berpakaian rapi, santun, tidak ada orasi, tidak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum, apalagi tindakan anarkhis,” tambahnya.

Sidang dijadwalkan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.

Sumber : aliansiindonesia.com

Read More

Presiden Jokowi: Fokus Pemerintah Adalah Menyelamatkan Aset Negara

Presiden Joko Widodo, Rabu, 30 Maret 2016, di Kantor Presiden, Jakarta, memimpin rapat terbatas untuk membahas rencana kelanjutan pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

Pada awal arahan pembuka ratas ini, Presiden menyampaikan bahwa fokus pemerintah adalah menyelamatkan aset negara yang telah menghabiskan triliunan rupiah. Namun, sebelum memutuskan langkah lanjutan dari pembangunan P3SON, Presiden menekankan harus hati-hati, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai aspek baik terkait audit dari sisi hukum, keuangan, serta teknis dan analisis dampak lingkungan (amdal). “Khususnya secara teknis mengenai stabilitas tanah harus dicek ulang dan saya sudah memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan itu. Saya harap Kementerian PUPR bisa melaporkan untuk pemeriksaan dari sisi aspek teknisnya,” kata Presiden.

Dari sisi hukum, Presiden tetap ingin mengetahui bagaimana hasil kajian terkait status hukum bangunan P3SON itu saat ini.

Terkait audit keuangan, Presiden meminta agar hasil audit BPK dan BPKP dipaparkan dalam ratas ini. Tujuannya agar semua jelas dan transparan. Bahkan dalam rapat tersebut hadir pula Ketua BPK. “BPK dan BPKP bisa menyampaikan hasil audit yang lalu seperti apa,” ucap Presiden.

Sementara mengenai audit teknis dan amdal, Presiden ingin mengetahui hasil kajian geologi dari lokasi bangunan P3SON. Menurut Presiden, audit ini penting, bukan sekedar keberlangsungan pembangunannya, namun juga dari sisi keamanan penggunaan bangunannya.

sumber: presidenri.go.id , lintasai.com

Read More