Sudah banyak aset Pemkot Surabaya yang lepas ke swasta. Sebut saja,
Taman Kebun Bibit Bratang dan Lapangan Kuning Dukung Kupang yang jatuh
ke PT Surya Inti Permata (SIP), Jalan Kenari dikuasai PT Sentral
Tunjungan Perkasa, lalu Kolam Renang Brantas dikuasai pengusaha tangan
Tedjo Bawono. Begitu pula dengan aset PDAM Jalan Basuki Rahmad, Pasar
Turi, Gelora Pancasila hingga aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) telah
berpindah tangan ke swasta. Lepasnya aset-aset itu bisa saja berlanjut,
lantaran ribuan aset berupa tanah dan bangunan belum disertifikatkan
oleh Pemkot Surabaya. Dari sekitar 6.711 bidang lahan di seluruh
Surabaya yang menjadi aset milik Pemkot, baru 10% atau sekitar 675 aset
yang baru disertifikatkan. Sementara mafia pemburu aset bermasalah
gentayangan dan mengincar. Lalu, siapa yang patut disalahkan? Pemkot
Surabaya ataukah Badan Pertanahan Nasional (BPN)? Masalah tersebut, kini
menjadi sorotan DPRD Surabaya.
Tak bosan-bosan anggota DPRD Kota Surabaya mengkritik kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam upaya mempertahankan aset lahan, mengingat dari segi hukum masih belum kuat. Itu terlihat dari belum tercapainya target dengan realisasi proses sertifikasi lahan aset yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) I maupun BPN II Kota Surabaya. Sejatinya, sekitar 6.711 bidang lahan di seluruh Surabaya menjadi aset milik Pemkot. Namun, saat ini yang terdata bersertifikat baru sekitar 675 bidang lahan. Jumlah tersebut belum mencapai target.
Sebab, berdasarkan target dari Pemkot Surabaya dalam mensertifikatkan lahan aset kurun dua tahun terakhir, realisasinya tidak sampai separuh aset. Tahun 2014, misalnya, Pemkot Surabaya menargetkan sebanyak 35 bidang lahan sudah bersertifikat. Tapi, baru 14 bidang saja yang sudah resmi mengantongi sertifikat. Sementara, dari bulan Januari hingga April tahun 2015 ini, sebanyak 40 bidang lahan yang didaftarkan ke BPN I Kota Surabaya, baru satu bidang saja yang resmi dikeluarkan sertifikat hak milik.
’’Secara administrasi sudah benar. Namun masih ada kendala soal kelengkapan dokumen saat mendaftarkan,’’ kata Yun Istimah, Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN I Kota Surabaya, Jumat (17/4) kemarin.
Fakta itu terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar komisi A DPRD Surabaya bersama BPN I dan BPN II Kota Surabaya, sore kemarin. Ia menyatakan, untuk progres percepatan terus dilakukan. Harapannya, tahun ini semua target bisa terlampaui.’’Hal itu berlaku untuk semua aset. Untuk detailnya, kami masih memproses setiap bidang yang menjadi aset lahan milik Pemkot,’’ urai Yun.
Ketua komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menerangkan, secara administrasi pendataan aset milik Pemkot sudah baik. Namun, perlunya untuk penetapan dalam bentuk sertifikasi dipandang segera dilakukan percepatan. ’’Karena ini dikhawatirkan akan menjadi celah lemahnya kekuatan hukum dari aset tersebut,’’ katanya.
Legislator asal Fraksi Demokrat ini juga meminta setiap detail data tersebut untuk bisa diserahkan oleh pihak BPN. Namum hingga sekarang pemkot tampak menyepelekan legalitas, sehingga banyak aset yang dimiliki oleh negara dikuasai oleh pihak swasta. “Kurang optimalnya Pemkot dalam mempertahankan aset negara patut dipertanyakan, setiap perebutan aset masuk dalam ranah hukum selalu kalah oleh pihak swasta, dan aset lepas menjadi milik swasta,” tandasnya.
Gandeng KPK
Sebelumnya sempat tersiar kabar, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Surabaya, guna menyelidiki lepasnya aset Pemkot Surabaya yang kini dikuasai pihak swasta. Seperti diketahui kolam renang Brantas, Gelora Pancasila, Jl Kenari, Taman Kebun Bibit (RMI), Kantor Satpol-PP dan sejumlah asset YKP, terakhir Pemkot Surabaya juga tidak mampu mempertanhankan Gedung eks PDAM Jl Basuki rahmat, kabar terakhir gedung Wanita juga ditengarai akan dikuasai oleh pihak ketiga.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia Ekawati Rahayu menegaskan jika pemkot yang minta agar KPK memeriksa aset-aset yang dimilikinya. Kebijakan ini diambil agar tak lagi ada aset yang lepas. "Jadi ini bukan karena kita punya kelemahan atau ingin memperkarakan seseorang tapi lebih kepada antisipasi pengamanan aset saja," ujarnya.
Yayuk, panggilan akrab dia, menegaskan jika pemkot tidak punya keinginan apapun selain mengamankan aset daerah miliknya terkait turunnya KPK. Sementara menyoal gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat 199-121 yang diklaim sebagai milik Siti Fathiyah, hingga saat ini pihak PDAM tak menyerah. Pemkot akan terus berusaha mempertahankannya. PDAM menegaskan punya bukti kuat kepemilikan gedung tersebut.
Seperti diketahui, PDAM sempat kaget dengan adanya dua pihak yang mengaku mempunyai hak atas bangunan tersebut. Ny Siti Fathiyah adalah istri Almarhum Mohamad Madjari. Semasa hidupnya Madjari pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Bukki (Buckey) Scerer Van Ermel, pemilik tanah dan bangunan tersebut. Dalam akta perjanjian nomor 176 tanggal 21 Januari 1974 yang dibuat di hadapan notaris Goesti Djohan tersebut, Bukki memberi wewenang Madjari untuk mengurus warisannya berupa 17 bidang tanah dan bangunan, salah satunya di Jalan Basuki Rahmad 119 dan 121. Madjari juga berwenang menjual rumah tersebut.
Kemudian ada Abubakar Bajuber, ahli waris keluarga Bajuber memastikan tanah yang kini berlokasi di Basuki Rahmad 119 dan 121 tersebut milik neneknya. Dia membeber bukti surat eigendom tertanggal 10 Maret 1941. Dia tidak mengetahui persis bagaimana ceritanya tanah itu bisa dikuasai Pemkot dan kini menjadi rebutan dengan Siti Fathiyah. Dia bahkan heran ketika tahu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan tanah tersebut milik Bukki (Buckey) Scerer Van Ermel yang kemudian dikuasakan kepada Matjari, suami Siti Fathiyah.
"Jadi tidak ada yang tahu siapa yang melepaskan gedung tersebut. Tiba-tiba saja ada mengklaim," Yayuk.
Dalam satu kesempatan, Ketua DPRD Surabaya Ir. Armuji mengungkapkan sebenarnya tidak hanya gedung PDAM di Jalan Basuki Rachmad sudah dikuasai pihak ketiga. Namum masih banyak lagi aset-aset milik negara sudah menjadi pihak swasta tanpa adanya kontribusi yang jelas terhadap kemasukan kas Pemkot maupun kemajuan surabaya. “ Tidak hanya Gedung PDAM, banyak aset pemkot yang sudah berpindah tangan yakni Yayasan Kas Pembangunan (YKP) juga sekarang harus dipertanyakan,” tegasnya.
Sewaktu dirinya memimpin komisi A DPRD Surabaya sudah memperjuangan mati-matian dengan menarik kembali jalan kenari yang sekarang sudah dikuasai oleh salah satu perusahaan swasta. Untuk itu Armuji mendesak Pemkot Surabaya untuk mendata ulang asset yang dimilikinya supaya diajukan ke KPK, sehingga nantinya dapat diproses secara hukum dan aset keberadaannya maupun jalur tidak jelas dengan tiba-tiba dimiliki pihak ketiga supaya diusut ulang.
“Kalau Pemkot mau menggandeng KPK supaya aset kembali dan ada kontribusi jelas buat kemasukan kas daerah, itu bagus. Nantinya dapat dipergunakan untuk kebutuhan rakyat surabaya,” tegas politisi PDIP ini.
Tak bosan-bosan anggota DPRD Kota Surabaya mengkritik kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam upaya mempertahankan aset lahan, mengingat dari segi hukum masih belum kuat. Itu terlihat dari belum tercapainya target dengan realisasi proses sertifikasi lahan aset yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) I maupun BPN II Kota Surabaya. Sejatinya, sekitar 6.711 bidang lahan di seluruh Surabaya menjadi aset milik Pemkot. Namun, saat ini yang terdata bersertifikat baru sekitar 675 bidang lahan. Jumlah tersebut belum mencapai target.
Sebab, berdasarkan target dari Pemkot Surabaya dalam mensertifikatkan lahan aset kurun dua tahun terakhir, realisasinya tidak sampai separuh aset. Tahun 2014, misalnya, Pemkot Surabaya menargetkan sebanyak 35 bidang lahan sudah bersertifikat. Tapi, baru 14 bidang saja yang sudah resmi mengantongi sertifikat. Sementara, dari bulan Januari hingga April tahun 2015 ini, sebanyak 40 bidang lahan yang didaftarkan ke BPN I Kota Surabaya, baru satu bidang saja yang resmi dikeluarkan sertifikat hak milik.
’’Secara administrasi sudah benar. Namun masih ada kendala soal kelengkapan dokumen saat mendaftarkan,’’ kata Yun Istimah, Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN I Kota Surabaya, Jumat (17/4) kemarin.
Fakta itu terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar komisi A DPRD Surabaya bersama BPN I dan BPN II Kota Surabaya, sore kemarin. Ia menyatakan, untuk progres percepatan terus dilakukan. Harapannya, tahun ini semua target bisa terlampaui.’’Hal itu berlaku untuk semua aset. Untuk detailnya, kami masih memproses setiap bidang yang menjadi aset lahan milik Pemkot,’’ urai Yun.
Ketua komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menerangkan, secara administrasi pendataan aset milik Pemkot sudah baik. Namun, perlunya untuk penetapan dalam bentuk sertifikasi dipandang segera dilakukan percepatan. ’’Karena ini dikhawatirkan akan menjadi celah lemahnya kekuatan hukum dari aset tersebut,’’ katanya.
Legislator asal Fraksi Demokrat ini juga meminta setiap detail data tersebut untuk bisa diserahkan oleh pihak BPN. Namum hingga sekarang pemkot tampak menyepelekan legalitas, sehingga banyak aset yang dimiliki oleh negara dikuasai oleh pihak swasta. “Kurang optimalnya Pemkot dalam mempertahankan aset negara patut dipertanyakan, setiap perebutan aset masuk dalam ranah hukum selalu kalah oleh pihak swasta, dan aset lepas menjadi milik swasta,” tandasnya.
Gandeng KPK
Sebelumnya sempat tersiar kabar, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Surabaya, guna menyelidiki lepasnya aset Pemkot Surabaya yang kini dikuasai pihak swasta. Seperti diketahui kolam renang Brantas, Gelora Pancasila, Jl Kenari, Taman Kebun Bibit (RMI), Kantor Satpol-PP dan sejumlah asset YKP, terakhir Pemkot Surabaya juga tidak mampu mempertanhankan Gedung eks PDAM Jl Basuki rahmat, kabar terakhir gedung Wanita juga ditengarai akan dikuasai oleh pihak ketiga.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia Ekawati Rahayu menegaskan jika pemkot yang minta agar KPK memeriksa aset-aset yang dimilikinya. Kebijakan ini diambil agar tak lagi ada aset yang lepas. "Jadi ini bukan karena kita punya kelemahan atau ingin memperkarakan seseorang tapi lebih kepada antisipasi pengamanan aset saja," ujarnya.
Yayuk, panggilan akrab dia, menegaskan jika pemkot tidak punya keinginan apapun selain mengamankan aset daerah miliknya terkait turunnya KPK. Sementara menyoal gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat 199-121 yang diklaim sebagai milik Siti Fathiyah, hingga saat ini pihak PDAM tak menyerah. Pemkot akan terus berusaha mempertahankannya. PDAM menegaskan punya bukti kuat kepemilikan gedung tersebut.
Seperti diketahui, PDAM sempat kaget dengan adanya dua pihak yang mengaku mempunyai hak atas bangunan tersebut. Ny Siti Fathiyah adalah istri Almarhum Mohamad Madjari. Semasa hidupnya Madjari pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Bukki (Buckey) Scerer Van Ermel, pemilik tanah dan bangunan tersebut. Dalam akta perjanjian nomor 176 tanggal 21 Januari 1974 yang dibuat di hadapan notaris Goesti Djohan tersebut, Bukki memberi wewenang Madjari untuk mengurus warisannya berupa 17 bidang tanah dan bangunan, salah satunya di Jalan Basuki Rahmad 119 dan 121. Madjari juga berwenang menjual rumah tersebut.
Kemudian ada Abubakar Bajuber, ahli waris keluarga Bajuber memastikan tanah yang kini berlokasi di Basuki Rahmad 119 dan 121 tersebut milik neneknya. Dia membeber bukti surat eigendom tertanggal 10 Maret 1941. Dia tidak mengetahui persis bagaimana ceritanya tanah itu bisa dikuasai Pemkot dan kini menjadi rebutan dengan Siti Fathiyah. Dia bahkan heran ketika tahu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan tanah tersebut milik Bukki (Buckey) Scerer Van Ermel yang kemudian dikuasakan kepada Matjari, suami Siti Fathiyah.
"Jadi tidak ada yang tahu siapa yang melepaskan gedung tersebut. Tiba-tiba saja ada mengklaim," Yayuk.
Dalam satu kesempatan, Ketua DPRD Surabaya Ir. Armuji mengungkapkan sebenarnya tidak hanya gedung PDAM di Jalan Basuki Rachmad sudah dikuasai pihak ketiga. Namum masih banyak lagi aset-aset milik negara sudah menjadi pihak swasta tanpa adanya kontribusi yang jelas terhadap kemasukan kas Pemkot maupun kemajuan surabaya. “ Tidak hanya Gedung PDAM, banyak aset pemkot yang sudah berpindah tangan yakni Yayasan Kas Pembangunan (YKP) juga sekarang harus dipertanyakan,” tegasnya.
Sewaktu dirinya memimpin komisi A DPRD Surabaya sudah memperjuangan mati-matian dengan menarik kembali jalan kenari yang sekarang sudah dikuasai oleh salah satu perusahaan swasta. Untuk itu Armuji mendesak Pemkot Surabaya untuk mendata ulang asset yang dimilikinya supaya diajukan ke KPK, sehingga nantinya dapat diproses secara hukum dan aset keberadaannya maupun jalur tidak jelas dengan tiba-tiba dimiliki pihak ketiga supaya diusut ulang.
“Kalau Pemkot mau menggandeng KPK supaya aset kembali dan ada kontribusi jelas buat kemasukan kas daerah, itu bagus. Nantinya dapat dipergunakan untuk kebutuhan rakyat surabaya,” tegas politisi PDIP ini.
