Surabaya - DPRD Surabaya mendesak pemkot segera memberi sanksi
tegas berupa laporan hukum ke kepolisian atas dugaan 'hilangnya' aset
berupa jalan umum oleh Marvell City.Menurut anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, sanksi tegas bertujuan agar ada efek jera serta tidak ada lagi upaya menghilangkan maupun mengalihfungsikan aset pemkot.
"Selain sanksi administrasi, sanksi tegas laporan dugaan upaya menghilangkan aset juga harus dilakukan pemkot," kata Awey kepada detikcom, Kamis (26/5/2016).
Pihaknya juga menyayangkan kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dianggap sebagai pintu terakhir setelah perizinan IMB dikeluarkan.
"Cipta Karya keluarkan IMB tapi belum ada wujudnya. Nah, ketika sudah ada wujud itu tugas BLH untuk izin berikutnya dan harus ada dilapangan. Kalau ke lapangan, turun ke lokasi, penghilangan aset ini tidak akan terjadi," tegas dia.
Politikus Partai NasDem juga meminta Pemerintah Kota untuk segera menghentikan operasional sementara hingga kasus dugaan penghilangan aset tuntas.
"Bukan berarti ditutup total. Tapi penghentian aktivitas diatas aset yang berusaha dihilangkan, dialihfungsikan," pungkas Awey.
Kasus dugaan pencaplokan jalan oleh superblok Marvell City terungkap setelah Komis C DPRD Surabaya melakukan sidak beberapa waktu lalu.
Didapati aset Pemkot berupa jalan umum telah berubah fungsi dan bentuknya. Dari data yang dikumpulkan detikcom, 'hilangnya' jalan tersebut diduga sudah berlangsung puluhan tahun lalu sebelum ada pembangunan superblok. Yang saat itu masih berupa bangunan apartemen mangkrak.
Jalan tersebut sudah tidak terlihat karena selama pembangunan tertutup pagar tembok dan seng sehingga tidak terlihat luar yang kemudian pembangunan mangkrak dilanjutkan superblok Marvell City beberapa tahun lalu.
Sumber : news.detik.com
